Jurnal 16

Topik : Teori Hukum Pembangunan

Tanggal : 19 November 2010

Substansi :

Teori Hukum Pembangunan pada dasarnya dalah teori yang dipakai untuk memahami sociological jurisprudence. Teori ini beranjak dari konteks bahwa Indonesia adalah negara berkembang yang sedang banyak melakukan pembangunan.

Perpektif yang dapat dilihat dari Teori Hukum Pembangunan adalah

1. Arti dan fungsi hukum dalam masyarakat

    Hukum merupakan sumber dari terciptanya ketertiban, keadilan dan kepastian.

2. Hukum sebagai kaidah social

    Hukum merupakan bagian dari system kaidah sosial.

3. Hubungan hukum dengan kekuasaan

    Kekuasaan tunduk pada hukum.

4. Hubungan hukum dengan nilai sosial budaya

    Hukum yang baik adalah sesuai dengan living law.

5.Hukum sebagai a tool of social engineering

Hukum merupakan suatu alat untuk terciptanya suatu perubahan sosial dalam rangka pembangunan nasional.

Teori Hukum Pembangunan terbagi menjadi 3, yaitu

1. Teori “Kebudayaan” Northrop

Hukum tidak hanya merupakan suatu norma yang dibuat oleh Negara, melainkan juga kode etik dari institusi lain yang merupakan aturan berperilaku dalam masyarakat untuk menjaga relasi social mereka.

2. Teori “Kebijakan Publik” Laswell-MacDougall

Hukum merupakan suatu proses. Dimana institusi dengan proses akan menghasilkan hukum sebagai gejala sosial, factor-faktor non yuridis, das sein.

3.       Teori “Social Engineering” Roscoe Pound

Dalam teori ini dijelaskan bahwa hukum diarahkan ke tujuan pragmatik.

Adapun persoalan dalam Teori Hukum Pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah

1. Pluralisme sosial dan hukum kebiasaan;

2. Pluralisme hukum akibat dari adanya kolonialisme;

3.Resistensi atau daya tahan masyarakat terhadap adanya perubahan sebagai akibat kuatnya hukum kebiasaan dimana dapat berupa penolakan-penolakan yang dilakukan oleh masyrakat terhadap perubahan;

4. Sukarnya menentukan tujuan perkembangan hukum;

5. Sedikitnya ada data empirik untuk analisis deskriptif dan preskriptif;

6. Sukarnya indikator obyektif tentang berhasil tidaknya pembangunan hukum.

Pluralism hukum ala Ehrlich menyebutkan bahwa hukum dapat sebagai

1. Aturan untuk membuat keputusan

2.  Aturan berperilaku

Sehingga Ehrlich membuat koreksi sebagai berikut:

1.  Bahwa hukum tidak hanya dapat diciptakan oleh Negara;

2. Bahwa hukum bukan merupakan satu-satunya landasan pengambilan keputusan oleh lembaga peradilan atau arbitrase;

3. Bahwa hukum bukan satu-satunya alat bagi pemaksaan penataan masyarakat terhadap suatu keputusan yang telah diambil oleh pengadilan atau arbitrase.

Refleksi

1. Teori pembangunan hukum diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang beranjak dari Indonesia merupakan suatu Negara yang berkembang yang masih mengedepankan pembangunan negaranya.

2.       Teori pembangunan hukum ini mendapat pengaruh dari

a. Teori “Kebudayaan” Northrop

b. Teori “Kebijakan Publik” Laswell-MacDougall

c. Teori “Social Engineering” Pound

Diskusi :

Bagaimana penyelesaian atas persoalan atau problema dalam pembangunan hukum yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja?